Wacana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza kembali menjadi sorotan. Di tengah dukungan terhadap upaya stabilisasi kawasan, muncul pertanyaan krusial mengenai atribut yang akan dikenakan prajurit Tanah Air, khususnya helm berwarna biru yang selama ini identik dengan misi penjaga perdamaian dunia.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka terkait hal tersebut. Menurutnya, simbol bukan sekadar pelengkap seragam, melainkan representasi mandat dan legitimasi internasional.
“Saya berpandangan perlu ada kejelasan dari pemerintah apakah pasukan perdamaian Indonesia di Gaza akan menggunakan helmet biru (blue helmet) sebagaimana biasanya pasukan perdamaian PBB,” tulis Dino dalam platform media sosial X @dinopattidjalal, Jumat (20/6/2026).
Helm biru bukan sekadar penutup kepala. Di bawah panji Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atribut tersebut telah menjadi lambang universal misi damai. Pasukan penjaga perdamaian PBB dikenal luas lewat baret dan helm berwarna langit cerah—warna yang merujuk pada kedamaian dan keteduhan, seolah menjadi kontras dari asap konflik dan dentuman senjata. Dalam berbagai penugasan, warna biru dimaknai sebagai komitmen untuk meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas.
Dino menekankan bahwa apabila Indonesia memutuskan tidak menggunakan helm biru, maka hal itu akan menjadi preseden baru dalam sejarah partisipasi pasukan perdamaian nasional.
“Kalau tidak, ini berarti pertama kalinya pasukan perdamaian Indonesia tidak menggunakan blue helmets dan perlu dijelaskan kepada publik kenapa,” sambungnya.
Selain isu simbolik, Dino juga menyoroti dinamika teknis di lapangan yang dinilai tidak sederhana. Ia mengamati bahwa roda pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) memang telah bergerak, tetapi jalannya tidak sepenuhnya mulus. Tantangan keamanan, terutama terkait proses demiliterisasi, dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang berat.
Salah satu fokus perhatian adalah pembentukan Palestinian Security Force dan International Stabilization Force (ISF). Kapasitas pasukan keamanan Palestina yang akan dilatih oleh Yordania dan Mesir untuk menjaga Gaza dinilai belum sepenuhnya jelas efektivitasnya.
“Roda aspek keamanan sudah mulai bergulir dengan pembentukan Palestinian Security Force dan International Stabilization Force. Namun tantangan di lapangan khususnya terkait demiliterisasi masih sangat berat,” tulis Dino.
Sementara itu, komitmen Indonesia ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam forum tingkat tinggi Dewan Perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, kepala negara menyatakan kesiapan Indonesia untuk ambil bagian dalam ISF dengan jumlah personel yang tidak sedikit.
“Pencapaian gencatan senjata itu nyata, kami memuji hal ini. Dan oleh karena itu, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan sejumlah besar pasukan, hingga 8.000 atau lebih jika diperlukan,” kata Prabowo, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.
Bagi pemerintah, kehadiran ribuan prajurit Indonesia bukan sekadar partisipasi, melainkan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas global. Prabowo menegaskan kesiapan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab Indonesia dalam percaturan internasional.
“Kami siap menyumbangkan pasukan untuk ikut serta secara aktif dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk mensukseskan perdamaian ini,” jelas Prabowo.
Sebagai latar belakang, pembentukan ISF berlandaskan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang disahkan pada 17 November 2025. Pasukan ini akan berada di bawah koordinasi Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam resolusi tersebut ditegaskan bahwa mandat ISF mencakup pengamanan wilayah perbatasan serta penstabilan lingkungan keamanan di Gaza, termasuk memastikan proses demiliterisasi di Jalur Gaza berjalan sesuai kesepakatan.
Di tengah dinamika geopolitik yang kompleks, polemik helm biru menjadi lebih dari sekadar persoalan warna. Ia menjelma simbol legitimasi, afiliasi, dan arah kebijakan luar negeri. Di satu sisi, biru melambangkan keteduhan dan harapan; di sisi lain, keputusan untuk menggunakannya atau tidak dapat dimaknai sebagai pesan politik yang tak kalah kuat.
