Gelombang penolakan datang dari Eropa menyusul rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menggulirkan wacana pengambilalihan Greenland. Tujuh negara anggota NATO secara terbuka menyatakan sikap tegas, menolak gagasan tersebut dan menegaskan bahwa masa depan Greenland bukanlah barang tawar-menawar geopolitik, melainkan hak penuh rakyatnya.
Denmark, bersama enam negara sekutunya—Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris—menyuarakan pesan kolektif bahwa Greenland tidak dapat dipisahkan dari prinsip kedaulatan dan hukum internasional. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Eropa itu menegaskan bahwa tidak ada kekuatan eksternal yang berhak menentukan nasib wilayah otonom tersebut.
“Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan persoalan yang menyangkut Denmark dan Greenland,” bunyi pernyataan bersama tersebut, seperti dikutip Anadolu Agency, Jumat (9/1/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Arktik, wilayah yang kini kian dipandang sebagai papan catur strategis dunia. Para pemimpin Eropa menekankan pentingnya menjaga kedaulatan, integritas teritorial, serta keutuhan perbatasan Greenland, yang dinilai menjadi fondasi stabilitas kawasan utara tersebut.
Mereka juga menegaskan bahwa Arktik bukan sekadar wilayah es abadi, melainkan kawasan dengan nilai strategis tinggi, baik dari sisi keamanan maupun kepentingan global. Karena itu, keamanan Arktik disebut sebagai agenda prioritas Eropa, yang selama ini dijaga melalui peningkatan kehadiran militer, aktivitas patroli, serta investasi pertahanan.
“Oleh karena itu, keamanan di Arktik harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk kedaulatan, integritas teritorial, dan tidak dapat diganggu gugatnya perbatasan,” tegas para pemimpin.
“Ini adalah prinsip universal, dan kami tidak akan berhenti membelanya.”
Meski nada penolakan disampaikan dengan tegas, para pemimpin Eropa tetap menempatkan Amerika Serikat sebagai mitra strategis. AS disebut memiliki peran penting, baik sebagai anggota NATO maupun melalui perjanjian pertahanan bilateral dengan Kerajaan Denmark yang telah berlaku sejak 1951. Dengan kata lain, perbedaan sikap soal Greenland tidak menghapus kerja sama pertahanan yang selama ini terjalin.
Nada serupa juga disuarakan oleh negara-negara Nordik. Menteri luar negeri Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia menyatakan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan Arktik di tengah dinamika global yang kian kompleks.
“Kami telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pencegahan dan pertahanan di kawasan ini, termasuk melalui peningkatan kemampuan, aktivitas, kehadiran, serta kesadaran situasional,” ujar mereka dalam pernyataan bersama.
Para menteri luar negeri Nordik tersebut menegaskan dukungan terhadap peningkatan kewaspadaan NATO di kawasan Arktik. Namun, mereka juga menekankan bahwa fondasi keamanan kawasan harus tetap berpijak pada hukum internasional serta prinsip-prinsip dasar Piagam PBB.
Di sisi lain, pemerintah Greenland dan Denmark memilih jalur diplomasi dengan mengupayakan dialog langsung dengan Washington. Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghubungi Departemen Luar Negeri AS untuk meminta pembicaraan menyusul pernyataan terbaru Trump.
“Kami telah meminta pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam waktu dekat,” kata Motzfeldt.
Ia menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen juga diharapkan ikut serta dalam pertemuan tersebut. Motzfeldt mengakui bahwa permintaan serupa sebelumnya pernah diajukan, namun hingga kini belum membuahkan hasil konkret.
Sebelumnya, Trump beberapa kali secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mewujudkan ambisi tersebut. Pernyataan itu memicu kecaman luas di Eropa.
Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen secara terbuka mendesak Trump untuk “menghentikan ancaman tersebut.”
Sikap keras dari tujuh negara NATO ini menegaskan bahwa Greenland bukan sekadar wilayah strategis di peta dunia, melainkan simbol kedaulatan yang tak bisa digeser oleh kepentingan sepihak. Di tengah memanasnya rivalitas global, Eropa menegaskan satu pesan: perbatasan bukanlah garis yang bisa dihapus begitu saja.
