Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menunjukkan sikap tenang meski baru-baru ini dicap sebagai “pengkhianat” oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Albanese menegaskan bahwa komentar itu bukan ditujukan secara pribadi, melainkan juga disampaikan kepada para pemimpin negara lain.
“Saya tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang pribadi. Saya berinteraksi dengan orang-orang secara diplomatis. Dia juga pernah mengatakan hal serupa tentang para pemimpin lainnya,” kata Albanese dalam jumpa pers, Rabu (20/8).
Netanyahu sebelumnya mengkritik keputusan Albanese yang menyatakan bahwa Australia berencana mengakui kedaulatan Palestina. Dalam unggahan di platform X pada Selasa (19/8), Netanyahu menuduh Albanese sebagai pengkhianat.
“Sejarah akan mengingat Albanese apa adanya: seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan orang-orang Yahudi Australia,” tulis Netanyahu.
Komentar tersebut muncul menyusul pernyataan Albanese yang akan mengakui negara Palestina dalam pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Rencana pengakuan itu akan dilakukan secara kolektif bersama negara-negara seperti Prancis, Kanada, dan Inggris.
Langkah ini muncul di tengah kecaman dari sejumlah negara Barat terhadap Israel akibat krisis kelaparan yang melanda Jalur Gaza. Banyak warga Gaza meninggal karena malnutrisi serta dampak serangan militer yang menghancurkan wilayah tersebut. Netanyahu sendiri menentang keras keputusan negara-negara besar itu, menganggapnya sebagai bentuk dukungan terhadap milisi Hamas Palestina.
Mengenai rencana pengakuan Palestina, Albanese menegaskan bahwa ia telah menyampaikan niatnya secara terbuka kepada Netanyahu sebelum Australia mengumumkan keputusan resmi pemerintahannya.
“Pada waktu itu, saya memberikan indikasi yang jelas kepada Perdana Menteri Netanyahu mengenai pandangan saya dan Australia ke depannya, serta indikasi yang jelas mengenai arah tujuan kami,” ucap Albanese, seperti dikutip Reuters.
“Saya juga memberinya kesempatan untuk menguraikan solusi politik yang ada dan memberikan kesempatan tersebut,” lanjutnya, menegaskan bahwa dialog tetap dijalankan meski perbedaan pendapat mencuat.
Dengan langkah ini, Albanese seolah menegaskan prinsip diplomasi yang sejuk: meski badai kritikan menghempas, komunikasi dan transparansi tetap dijaga demi menjaga hubungan internasional tetap stabil.
