Lonjakan jumlah pencari kerja dalam ajang bursa kerja (job fair) di wilayah Jabodetabek kembali menjadi sorotan. Ribuan warga terlihat tumpah ruah mengikuti ajang tersebut, namun sebagian pihak menilai acara ini tidak lebih dari seremoni belaka tanpa dampak nyata. Merespons situasi tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyampaikan pandangannya agar Pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Tenaga Kerja segera beradaptasi dengan zaman dan memaksimalkan teknologi dalam proses rekrutmen.
“Job fair bagus dan memang jadi program yang kita tingkatkan untuk diadakan dalam rangka mempermudah calon pekerja mendapatkan pekerjaan. Zaman sudah modern sehingga Dinas Tenaga Kerja wajib inovatif dengan membuat job fair online atau pakai web atau aplikasi atau portal,” kata Basri kepada wartawan, Kamis (5/6/2025).
Menurut Basri, sistem rekrutmen konvensional yang masih mengandalkan pertemuan tatap muka dan kerumunan besar kini sudah tidak lagi relevan dengan era digital saat ini. Ia mengibaratkan pencari kerja sebagai air bah yang sewaktu-waktu bisa meluap jika tak dialirkan melalui saluran yang tepat. Oleh karena itu, platform daring seperti aplikasi, situs web, maupun portal khusus tenaga kerja dianggap sebagai kanal yang lebih efisien dan aman.
“Sehingga tidak perlu ada penumpukan orang berlebihan yang bisa membuat dampak-dampak negatif terjadi,” katanya.
Basri pun menekankan pentingnya pendekatan lintas batas. Ia mendorong Pemprov DKI untuk membuka cakrawala lebih luas, termasuk menjajaki kemitraan dengan pasar kerja internasional agar kesempatan kerja tidak hanya terfokus di dalam negeri.
“Membuat jaringan luar negeri dalam mendapatkan peluang lapangan kerja juga harus dilakukan Pemda DKI dan Dinas Tenaga Kerja,” katanya.
Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung turut menanggapi ramainya pelamar kerja di acara “Bekasi Pasti Kerja”. Menurutnya, ada alasan mengapa acara tersebut tidak dipublikasikan secara masif, karena pemerintah ingin menjaring pelamar yang benar-benar relevan dengan posisi yang tersedia.
“Rekan-rekan sekalian, untuk urusan job fair, secara serius kami menangani. Kenapa kami tidak mempublikasikan dalam bentuk yang terlalu besar? Karena kami ingin seorang yang datang itu betul-betul orang dengan kapasitas yang dibutuhkan link and match sudah terjadi, beberapa sudah bisa langsung kerja,” kata Pramono seusai pemutihan ijazah di Jakarta Selatan, Selasa (3/5).
Pramono menegaskan bahwa tanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan memang berada di tangan pemerintah. Namun, ia juga menyoroti pentingnya kecocokan antara kualifikasi pelamar dan kebutuhan industri. Daripada menciptakan euforia sesaat lewat promosi besar-besaran, ia lebih memilih pendekatan terukur dan tepat sasaran.
