Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, melakukan kunjungan kerja ke wilayah timur Indonesia, tepatnya di Provinsi Maluku Utara, guna memantau kesiapan pelaksanaan program pendidikan berbasis kerakyatan yang dikenal dengan nama Sekolah Rakyat.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang berada di garis depan pelaksanaan program ini, telah menyediakan sebidang tanah seluas 8 hektare di Desa Rioribati, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Lahan tersebut akan menjadi pondasi awal bagi pembangunan gedung sekolah yang bersifat permanen. Proyek pembangunan ini direncanakan dimulai pada Juni 2025 dan ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun, yakni hingga Juni 2026.
Dalam tinjauannya, Robben menyampaikan penghargaan atas langkah cepat yang diambil oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam mendukung program tersebut.
“Ini salah satu contoh yang baik dan terima kasih sekali lagi Bu Gubernur karena mau kemudian menyiapkan lahan yang begitu besar 8 hektare,” kata Robben dalam keterangan tertulis, Senin (26/5/2027).
Pernyataan itu disampaikan Robben saat mengunjungi Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di Kota Sofifi, Minggu (25/5/2025). Ia juga menyoroti kesiapan Maluku Utara sebagai salah satu daerah yang antusias menyambut program yang digagas Presiden Prabowo tersebut.
“Kalau kami melihat secara prinsip, (Maluku Utara) salah satu daerah yang siap untuk kemudian menyambut program, gagasan Pak Presiden Prabowo dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang saat ini sedang kita sama-sama teman-teman dari seluruh K/L (kementerian/lembaga) dan pemda untuk menggagas namanya Sekolah Rakyat,” sambungnya.
Sekolah Rakyat, menurut Robben, akan mencakup tiga jenjang pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar (SD), menengah pertama (SMP), hingga menengah atas (SMA). Seluruh aktivitas operasional pendidikan tersebut akan ditopang sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa membebani masyarakat.
Program ini dirancang khusus untuk membuka jalan bagi anak-anak yang berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan terendah — yang secara statistik tergolong dalam Desil 1 dan 2 menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) — agar dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya.
Maluku Utara dijadwalkan mulai menerima siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026. Untuk tahap awal atau masa transisi, kegiatan belajar-mengajar di jenjang SMP akan dilangsungkan sementara di Sentra Wasana Bahagia Ternate.
Sementara itu, untuk jenjang SMA, fasilitas yang akan digunakan meliputi Gedung Rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) serta Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) yang berlokasi di Sofifi. Pendekatan ini diibaratkan seperti membuka jalan setapak di tengah hutan lebat demi memastikan pendidikan bisa menjangkau wilayah yang selama ini terpinggirkan.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam kesempatan yang sama menegaskan dukungan total terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
“Kami siap membantu mewujudkan program ini sebagai bagian dari upaya mencerdaskan generasi muda Maluku Utara,” ungkapnya.
“Kami berharap Sekolah Rakyat ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan perhatian kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta memberikan ekosistem yang baik bagi mereka untuk mengubah masa depan,” pungkas Sherly.
Sebagai catatan, dalam lawatan tersebut turut hadir perwakilan dari sejumlah institusi strategis, termasuk Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kolaborasi antarlembaga ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menumbuhkan harapan baru melalui jalur pendidikan, terutama di kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
