Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons situasi kekosongan bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Kondisi ini terutama dialami jaringan SPBU Shell Indonesia, di mana pasokan bensin belum kembali normal di beberapa wilayah.
Pemerintah menilai persoalan tersebut tidak terlepas dari proses pengadaan BBM, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme impor. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa secara regulasi, perizinan impor BBM bagi badan usaha swasta sebenarnya sudah berjalan. Dengan payung hukum yang tersedia, SPBU swasta memiliki ruang untuk mendatangkan pasokan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain.
“Kalau untuk izin impor itu kan prosesnya sudah berjalan. Itu kan kemarin itu, seharusnya SPBU swasta kan sudah bisa melaksanakan proses, apakah sendiri ataupun itu kalau memang belum mendapatkan sumber, itu kan bekerja sama dengan Pertamina,” ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup pintu bagi fleksibilitas pengadaan BBM. Impor mandiri menjadi salah satu jalur yang dapat ditempuh, sementara kerja sama dengan PT Pertamina tetap menjadi opsi alternatif ketika pasokan dari sumber lain belum tersedia. Dalam konteks ini, pemerintah memosisikan diri sebagai fasilitator agar roda distribusi energi tidak tersendat.
Yuliot menambahkan, keberlangsungan pasokan BBM ibarat denyut nadi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong terbangunnya sinergi antara badan usaha milik negara dan swasta agar ketersediaan BBM tetap terjaga di lapangan. Kekosongan stok yang terjadi saat ini pun akan menjadi bahan evaluasi ke depan.
“Tetap kita usahakan sinergi bagaimana ketersediaan BBM baik oleh Pertamina maupun oleh badan usaha, itu bisa tetap itu berjalan. Itu mungkin hal yang perlu kita evaluasi kembali,” ucap Yuliot.
Sebelumnya, kekosongan BBM Shell dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Jabodetabek. Beberapa jenis bensin yang terdampak antara lain Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+. Pemandangan serupa juga terlihat di SPBU Shell kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, di mana dispenser BBM tampak tidak beroperasi akibat ketiadaan pasokan.
Seorang petugas SPBU Shell di Cipondoh, Adit—bukan nama sebenarnya—mengungkapkan bahwa suplai BBM di lokasi tersebut terhenti dalam waktu yang cukup lama. Hingga akhir Januari 2026, belum ada pengiriman ulang untuk jenis bensin utama.
“Kalau di sini sudah tiga bulan tidak ada BBM,” ujar Adit saat ditemui Kompas.com, Kamis (29/1/2026).
Kondisi tersebut tentu berdampak langsung pada konsumen yang selama ini mengandalkan SPBU Shell untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan. Kekosongan berkepanjangan membuat sebagian pelanggan terpaksa beralih ke SPBU lain, sementara sebagian lainnya memilih menunggu kepastian pasokan kembali normal.
Di sisi lain, manajemen Shell Indonesia menyatakan bahwa perusahaan terus berupaya menjaga ketersediaan BBM, khususnya jenis bensin. President Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menyampaikan bahwa pihaknya aktif berkoordinasi dengan pemerintah terkait rekomendasi impor BBM untuk tahun 2026.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku,” ujar Ingrid kepada Kompas.com, Jumat (30/1/2026).
Ingrid juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah selama Shell Indonesia menjalankan kegiatan usaha penyediaan BBM. Menurutnya, dukungan tersebut memungkinkan perusahaan mendistribusikan berbagai varian BBM melalui jaringan mitra SPBU Shell yang tersebar di sejumlah daerah.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberadaan BBM Shell bukan sekadar soal bisnis, melainkan juga bagian dari upaya memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi nasional.
“Kami percaya ketersediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara,” kata Ingrid.
Dengan masih berlangsungnya koordinasi antara pemerintah dan badan usaha, ESDM berharap persoalan kekosongan BBM di SPBU swasta dapat segera teratasi. Evaluasi terhadap proses perizinan dan mekanisme pengadaan pun menjadi kunci agar distribusi energi ke depan tidak kembali tersendat, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses BBM secara berkelanjutan.
