Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menaruh perhatian serius terhadap langkah Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang diketahui melakukan perjalanan umrah ketika wilayahnya sedang menghadapi bencana. Pemeriksaan pun kini berjalan, terutama terkait asal-usul pendanaan keberangkatan tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal Kemendagri telah bergerak cepat menelusuri seluruh aspek perjalanan tersebut. Ia menegaskan bahwa pengawasan dilakukan tidak hanya kepada sang bupati, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang dianggap terlibat dalam proses keberangkatan.
“Ini apakah betul itu ibadah umrah, dengan siapa, pembiayaan dari mana itu penting ya. Jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin memerlukan beberapa hari waktu, beberapa hari ke depan,” kata Bima setelah menghadiri laporan kinerja Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kemendagri ingin mengurai satu per satu komponen perjalanan itu, layaknya membuka gulungan benang kusut untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat. Pemeriksaan pendanaan menjadi fokus utama karena menyangkut transparansi serta integritas pejabat publik pada saat daerah tengah membutuhkan perhatian penuh.
Peringatan Berulang untuk Kepala Daerah
Bima menambahkan bahwa Kemendagri sebenarnya telah berkali-kali mengingatkan seluruh kepala daerah agar berada di garis terdepan ketika bencana melanda. Imbauan tersebut, kata dia, telah disampaikan melalui berbagai jalur resmi, mulai dari rapat koordinasi, surat edaran, hingga instruksi langsung dari Menteri Dalam Negeri.
“Jadi ketika BMKG menyampaikan peringatan, Pak Mendagri sudah menyampaikan arahan. Kemudian, ada lagi edaran, dan kemudian ketika ada peristiwa Bupati Aceh ini diingatkan lagi oleh Kemendagri, jadi terus-menerus kami mengingatkan itu,” ujarnya.
Menurut Bima, imbauan tersebut seharusnya menjadi lampu penanda bagi para pimpinan daerah agar bersikap waspada, menjaga ritme koordinasi, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Ia menegaskan bahwa bukan hanya kepala daerah, tetapi pimpinan partai politik pun memiliki peran dalam mengawasi kadernya.
“Ya semestinya kepala daerah itu menangkap ini semua dan para pimpinan partai tentu juga melakukan pengawasan terhadap kader-kadernya gitu,” sambung dia.
Prabowo Sentil Bupati Aceh Selatan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan respons keras atas tindakan Bupati Mirwan MS yang meninggalkan daerah tanpa izin saat terjadi bencana. Dalam rapat terbatas percepatan penanganan bencana di Sumatera yang berlangsung di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Prabowo menegaskan pentingnya disiplin dan tanggung jawab pemimpin daerah.
“Kalau yang mau lari, lari aja nggak apa-apa, dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” ujar Prabowo.
Ia kemudian mengibaratkan tindakan tersebut seperti prajurit yang meninggalkan pasukan dalam situasi genting—sebuah tindakan yang tidak dapat ditoleransi.
“Itu kalau tentara namanya desersi itu dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah aduh itu tidak bisa tuh, sorry tuh, saya nggak mau tanya partai mana,” imbuhnya.
Pemeriksaan Masih Berlanjut
Dengan sorotan publik yang terus menguat, proses pemeriksaan oleh Kemendagri diperkirakan akan berlangsung beberapa hari ke depan. Hasil penelusuran nantinya akan menjadi dasar bagi kementerian untuk menentukan langkah lebih lanjut, termasuk kemungkinan sanksi administratif hingga tindaklanjut hukum jika ditemukan pelanggaran.
Kasus ini sekali lagi menyoroti pentingnya etika kepemimpinan, terutama ketika masyarakat tengah menghadapi situasi darurat. Pemerintah pusat menegaskan bahwa pejabat publik wajib hadir mendampingi warganya, bukan justru berada jauh di luar negeri saat bencana terjadi.
