Dalam nuansa diplomasi yang kian panas di tengah konflik berkepanjangan antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza, mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyuarakan harapan besar akan hadirnya secercah perdamaian. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Senin (7/7) waktu setempat, Trump menyampaikan bahwa dirinya percaya Hamas akan menyambut baik gagasan gencatan senjata.
“Mereka ingin bertemu dan mereka ingin gencatan senjata itu,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, memberikan isyarat bahwa jalur menuju kesepakatan damai mungkin mulai terbuka.
Ketika ditanyai lebih jauh oleh jurnalis mengenai apa yang bisa menjadi ganjalan bagi terwujudnya perdamaian di Gaza, Trump dengan nada optimistis menjawab bahwa semua berjalan sesuai harapan.
“Saya tidak berpikir ada hambatan. Saya pikir semuanya berjalan dengan sangat baik,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (8/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, topik yang cukup sensitif ikut mencuat ke permukaan: kemungkinan pemindahan warga Palestina ke negara lain. Trump menyebut adanya dukungan dari negara-negara tetangga Israel terkait hal itu. Meskipun tidak merinci lebih lanjut, hal tersebut menandakan adanya percakapan lintas negara soal nasib warga sipil yang terdampak konflik.
Sementara itu, Netanyahu menambahkan bahwa pihaknya bersama Amerika Serikat sedang menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara yang bisa membuka lembaran baru bagi kehidupan warga Palestina di luar wilayah konflik.
“Jika orang ingin tinggal, mereka dapat tinggal, tetapi jika mereka ingin pergi, mereka harus dapat pergi,” ujar Netanyahu, menggambarkan semacam kebebasan memilih bagi warga Palestina di tengah situasi yang serba sulit.
Namun demikian, rencana semacam itu langsung menuai penolakan dari pihak Kepresidenan Palestina. Dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa segala bentuk pemindahan paksa atau relokasi warga Palestina merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.
Netanyahu juga menyinggung soal kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang utuh—isu yang selama bertahun-tahun menjadi simpul perdebatan. Ia secara gamblang menyatakan bahwa Israel tidak akan melepaskan kendali keamanan atas Jalur Gaza, sekalipun tekanan internasional mendorong terbentuknya entitas kenegaraan bagi Palestina.
“Sekarang, orang akan mengatakan bahwa itu bukan negara yang lengkap, itu bukan negara. Kami tidak peduli,” kata Netanyahu, sebagaimana dikutip dari laporan BBC pada Selasa (8/7).
Pernyataan itu seolah menegaskan posisi Israel yang tetap ingin menjaga otoritas militer dan intelijen di wilayah yang selama ini menjadi pusat konflik, sekaligus memudarkan harapan atas terciptanya negara Palestina yang berdaulat penuh.
Dengan kedua pemimpin tampil di panggung diplomatik dunia, harapan dan kontroversi beriringan bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, optimisme Trump tentang gencatan senjata memberi sedikit napas segar; namun di sisi lain, wacana relokasi dan ketiadaan konsensus soal kedaulatan Palestina terus memperpanjang teka-teki perdamaian yang belum kunjung terjawab.
