Upaya pemerintah untuk memastikan bantuan negara sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan kembali menjadi sorotan. Dalam Rapat Kerja yang digelar secara tertutup bersama Komisi XI DPR RI dan Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan temuan mengejutkan: masih ada individu berpenghasilan sangat tinggi yang turut menikmati anggaran subsidi.
Poin mengenai subsidi menjadi menu utama dalam pembahasan tersebut. Purbaya menjelaskan bahwa isu ini bukan sekadar soal angka, tetapi tentang bagaimana rancangan skema yang saat ini berjalan ternyata masih menyisakan berbagai celah. Seusai rapat, ia mengungkapkan temuan itu sebagai hasil pengamatan menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bantuan negara.
“Tadi di dalam membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi, utamanya itu. Jadi, kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desainnya juga ada,” ujar Purbaya selepas Raker Tertutup dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (4/12).
Ia menegaskan bahwa berdasarkan pemetaan terbaru, subsidi bahkan masih mengalir kepada masyarakat dari kelompok ekonomi atas, yang idealnya tidak lagi menerima fasilitas seperti itu. Ibarat sumur yang bocor, aliran subsidi yang seharusnya difokuskan pada lapisan masyarakat berpenghasilan rendah justru masih menyentuh mereka yang secara finansial tidak memerlukan bantuan.
“Kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya,” sambungnya.
Didesain Ulang, Disasar Ulang
Purbaya menuturkan bahwa Kementerian Keuangan, Danantara, dan DPR RI berhasil menyepakati satu hal penting: perlunya pembenahan menyeluruh terhadap strategi subsidi. Pemerintah ingin memastikan dana negara tepat mendarat pada kelompok yang paling berhak. Upaya ini bukan sekadar tambal sulam, melainkan perombakan mendalam terhadap formula penyaluran yang selama ini digunakan.
Ia menyebut target waktu untuk melakukan perbaikan adalah dua tahun. Dengan horizon tersebut, pemerintah ingin memiliki peta kebijakan baru yang lebih presisi untuk menyisir penerima yang layak, sekaligus menyaring kelompok berpenghasilan tinggi agar tidak lagi berada dalam daftar manfaat.
Sebagai gambaran, Purbaya mengungkapkan bahwa masyarakat kaya yang berada pada desil 8 hingga desil 10 menjadi sasaran utama pemangkasan. Subsidi yang mereka terima akan dikurangi secara tajam, bahkan dialihkan untuk memperbesar ruang fiskal bantuan bagi keluarga miskin.
Langkah ini menunjukkan adanya perubahan paradigma: subsidi bukan lagi dianggap fasilitas umum yang dapat dinikmati lintas kelompok ekonomi, melainkan “pagar perlindungan” yang dipasang hanya untuk mereka yang rentan.
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menyinggung keputusan rapat yang dilakukan tertutup. Ia memastikan tak ada materi rahasia, hanya mekanisme internal sidang yang ditentukan DPR.
“Gak ada (pembahasan rahasia), saya juga gak tahu (kenapa rapat diputuskan tertutup), saya ikut saja. Mungkin takut saya ngomong ngaco,” jelas Purbaya.
BPI Danantara: Subsidi Harus Lebih Adil
Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, yang turut hadir dalam rapat tersebut, membenarkan bahwa poin besar yang dibahas adalah penataan ulang subsidi dan kompensasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa skema pemberian bantuan negara berada dalam koridor keadilan, bukan sekadar rutinitas belaka.
Rosan menegaskan bahwa desain baru akan difokuskan pada dua prinsip utama: keadilan dan ketepatan sasaran. Dengan demikian, subsidi dapat benar-benar mengurangi ketimpangan dan tidak meleset ke kelompok yang tak membutuhkan bantuan negara.
Secara keseluruhan, rencana pembenahan subsidi ini menunjukkan keseriusan pemerintah memperbaiki peta distribusi manfaat. Dengan semakin kompleksnya tantangan ekonomi nasional, memastikan subsidi tepat sasaran menjadi prioritas agar anggaran negara bisa lebih efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
