Produsen kendaraan listrik VinFast menyambut positif rencana Pemerintah Indonesia yang tengah menggodok kebijakan baru terkait pemberian insentif untuk mobil listrik berbasis baterai (BEV). Kebijakan ini rencananya akan membedakan besaran insentif berdasarkan jenis material baterai yang digunakan.
Chief Executive Officer VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, menyatakan apresiasi perusahaan atas langkah strategis pemerintah ini. Menurutnya, inisiatif tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam upaya mempercepat transisi dari kendaraan konvensional menuju ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan. Kariyanto menyampaikan pandangan ini dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada hari Rabu, 20 Mei 2026, seperti yang dilaporkan oleh media Otomotif.
Langkah akselerasi adopsi kendaraan listrik dinilai sangat krusial, terlebih di tengah ketidakpastian kondisi global yang salah satunya ditandai dengan lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga komoditas energi ini berpotensi membebani alokasi subsidi energi nasional yang selama ini menjadi salah satu penopang daya beli masyarakat. Dengan beralih ke kendaraan listrik, diharapkan beban subsidi energi pemerintah dapat berkurang secara signifikan.
Kariyanto menjelaskan bahwa VinFast berterima kasih atas keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi transisi dari kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) ke kendaraan listrik (EV). Ia menambahkan bahwa peralihan massal ke EV secara inheren akan berkontribusi pada pengurangan angka subsidi yang dikeluarkan oleh negara.
Mengenai rencana pembedaan insentif yang memprioritaskan kendaraan listrik dengan baterai berbasis nikel, VinFast menyatakan pemahamannya. Kariyanto mengerti bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel yang melimpah, dan pemerintah memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Ia mengakui bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong industri hilir nikel di dalam negeri.
Saat ini, lini produk kendaraan listrik yang ditawarkan VinFast di pasar domestik masih mengandalkan jenis baterai lithium ferro phosphate (LFP). Namun demikian, manajemen VinFast tidak menutup pintu untuk melakukan kajian dan studi lebih lanjut terkait potensi penggunaan material baterai alternatif di masa mendatang. Hal ini menunjukkan fleksibilitas perusahaan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebijakan industri.
"Kami terbuka untuk melakukan studi di masa depan mengenai material baterai alternatif lainnya," ujar Kariyanto, menggarisbawahi bahwa fokus saat ini adalah pada baterai LFP yang digunakan.
VinFast menegaskan komitmennya untuk senantiasa bersikap kooperatif dan mematuhi segala regulasi serta ketentuan yang akan diterbitkan oleh pemerintah terkait skema bantuan pembelian kendaraan listrik. Perusahaan akan menunggu hingga formulasi insentif yang detail benar-benar keluar sebelum melakukan kalkulasi lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap harga produk dan strategi bisnis lainnya.
"Intinya, kami akan mengikuti apa yang bisa diberikan oleh pemerintah. Begitu insentifnya benar-benar terwujud, baru kami akan menganalisis lebih dalam dampaknya terhadap harga dan aspek lainnya," jelas Kariyanto.
Pemerintah menargetkan formulasi regulasi baru mengenai skema bantuan pembelian kendaraan listrik berbasis baterai ini dapat rampung dan diimplementasikan pada paruh kedua tahun 2026. Rancangan kebijakan tersebut memang dirancang untuk memberikan besaran subsidi yang lebih tinggi bagi kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penyerapan komoditas nikel domestik dan mendorong pertumbuhan industri terkait.
Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyatakan bahwa skema insentif akan berbeda antara kendaraan listrik berbasis nikel dan non-nikel. Ia menjelaskan bahwa pemberian subsidi yang lebih besar untuk kendaraan berbasis nikel bertujuan agar kekayaan sumber daya nikel Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal. Keputusan ini mencerminkan strategi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global kendaraan listrik, khususnya dalam hal penyediaan material baterai. Dengan demikian, kebijakan insentif ini diharapkan tidak hanya mendorong adopsi kendaraan listrik, tetapi juga memberikan stimulus bagi industri pertambangan dan manufaktur dalam negeri.
