Pemerintah akhirnya menuntaskan Sidang Isbat yang menjadi penentu awal bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Forum musyawarah tersebut ibarat kompas yang mengarahkan umat Islam menuju gerbang puasa—memberi kepastian kapan ibadah tahunan itu dimulai.
Keputusan resmi diumumkan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. “Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya hilal terlihat, disepakati 1 Ramadan 1447 Hijriah/2026 jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa, 17 Februari 2026.
Penetapan tersebut berlandaskan dua pendekatan utama dalam tradisi Islam: hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan langsung hilal). Dalam konteks kali ini, data astronomi menunjukkan posisi bulan sabit awal—yang menjadi penanda masuknya bulan baru Hijriah—belum memenuhi ambang batas visibilitas.
Menurut Nasaruddin, sudut elongasi atau jarak sudut antara matahari dan bulan saat matahari terbenam terhitung sangat kecil. “Menurut Nasaruddin, sudut elongasi sangat rendah, sangat minim, 0 derajat 56 menit 23 detik, hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Jadi, kata dia, secara hisab data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria.”
Dengan angka yang berada di bawah standar kriteria, hilal dinyatakan tidak terlihat. Artinya, bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari sebelum Ramadan dimulai. Keputusan ini sekaligus menjadi jawaban atas penantian publik yang menunggu kepastian awal puasa.
Dalam prosesnya, pemerintah menegaskan bahwa sidang dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan ormas Islam hingga ahli astronomi. “Dalam sidang ini, kami bermusyawarah secara terbuka,” kata Nasaruddin Umar.
Perbedaan Penetapan sebagai Dinamika Ijtihad
Penentuan 1 Ramadan pada 19 Februari 2026 merujuk pada hasil rukyat yang menyatakan hilal tidak tampak pada hari pengamatan. Di sisi lain, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Ramadan 2026 jatuh pada 18 Februari 2026 berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal.
Perbedaan ini bukanlah hal baru dalam sejarah penentuan kalender Hijriah di Indonesia. Ia lebih menyerupai dua jalur yang berbeda namun bertujuan sama—menuju bulan suci sebagai ruang penyucian diri.
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, menanggapi dinamika tersebut dengan nada sejuk. Ia menilai variasi waktu awal Ramadan sebagai sesuatu yang wajar dalam ranah ijtihad, yakni upaya intelektual para ulama dalam memahami dalil dan fenomena alam.
Buya Amirsyah juga mengutip pandangan Imam Ghazali yang tidak mempersoalkan penggunaan hisab maupun rukyat karena keduanya berada dalam wilayah ijtihad. Pendekatan matematis dan observasional, menurutnya, sama-sama memiliki legitimasi teologis serta landasan fikih yang kuat, khususnya dalam diskursus penentuan awal bulan Hijriah.
“Yang penting penuh hikmah dan saling tasamuh,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi penegas bahwa perbedaan bukanlah jurang pemisah, melainkan ruang dialog. Hikmah berarti kebijaksanaan dalam menyikapi realitas, sedangkan tasamuh bermakna toleransi—sikap lapang dada dalam menerima keragaman pandangan.
Dengan keputusan ini, mayoritas umat Islam di Indonesia akan memulai ibadah puasa pada Kamis, 19 Februari 2026. Ramadan pun kembali hadir, bukan sekadar pergantian tanggal dalam kalender, melainkan momentum refleksi, pengendalian diri, dan penguatan solidaritas sosial di tengah keberagaman.
