Kebijakan tegas disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelang datangnya bulan suci. Ia memastikan tidak ada ruang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melakukan penyisiran atau sweeping ke rumah makan selama Ramadan. Sikap itu ibarat pagar yang dipasang lebih awal, agar suasana ibadah tidak berubah menjadi riuh oleh tindakan sepihak.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026). Momentum peresmian rumah ibadah itu seolah menjadi simbol bahwa Jakarta berdiri di atas fondasi keberagaman. Di tengah nuansa perayaan Imlek yang masih berlangsung hingga 17 Februari, ibu kota bersiap beralih menyambut Ramadan dan Idul Fitri—dua fase yang berbeda, tetapi sama-sama sarat makna spiritual.
“Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan,” kata Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Baginya, menyambut Ramadan bukan soal membatasi, melainkan menjaga harmoni. Damai berarti tenang tanpa gesekan, rukun berarti hidup berdampingan tanpa saling menekan. Karena itu, ketika muncul pertanyaan mengenai potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono menjawab lugas.
“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kegiatan sahur on the road (SOTR) yang kerap berubah dari niat berbagi menjadi potensi tawuran. Pemerintah Provinsi DKI, menurutnya, hanya akan memberi izin pada kegiatan yang menumbuhkan rasa aman, bukan yang memantik kekacauan.
“Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan, saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan nanti saya izinkan,” katanya.
Dukungan atas kebijakan ini datang dari berbagai kalangan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menilai langkah tersebut tepat. Menurutnya, yang utama bukanlah razia, melainkan sikap saling menghormati antarumat beragama.
“Saya rasa tidak perlu ada sweeping-sweepingan karena pemerintah sebelum puasa kita harapkan sudah mensosialisaikan dan memberi pengertian kepada rakyat tentang perlunya ada sikap saling hormat-menghormati agama dan kepercayaan serta ibadah dari agama lain,” kata Anwar Abbas saat dihubungi, Minggu (15/2/2026).
Ia menekankan pentingnya kehadiran negara sebagai penjamin ketertiban. Dengan demikian, umat yang berpuasa tidak perlu merasa terganggu atau waswas.
“Umat dari yang melaksanakan ibadah tersebut tidak usah merasa terganggu karena pemerintah sudah hadir menjaga dan memeliharanya agar umat dari agama yang melaksanakan ibadah tersebut dapat beribadah dengan tenang,” ucap dia.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa umat Islam tak perlu turun tangan melakukan sweeping.
“Mereka tidak perlu melakukan sweeping-sweeping karena pemerintah sudah menjamin hadirnya kondusivitas situasi bagi pemeluk agama untuk melaksanakan ibadahnya dan beberapa hari lagi umat islam akan berpuasa di bulan Ramadan,” ujar dia.
Nada serupa disampaikan Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad. Ia menilai larangan tersebut sebagai langkah preventif untuk meredam potensi konflik.
“Saya kira sudah betul larangan tersebut agar tidak terjadi keributan,” kata Dadang saat dihubungi, Minggu (15/2/2026).
Menurutnya, kewenangan membuka atau menutup tempat usaha ada di tangan aparat penegak hukum, bukan kelompok tertentu. Namun ia juga mengimbau agar warga yang tidak berpuasa tetap menunjukkan empati sosial.
“Sebaliknya diimbau kepada saudara-saudara yang tidak berpuasa untuk tidak demonstratif makan siang di tempat terbuka dan menghormati orang yang berpuasa, walaupun orang yang berpuasa tidak akan tergoda oleh hal-hal yang membatalkan puasa,” ucap dia.
Di tingkat akar rumput, warga Jakarta pun menyuarakan pandangan beragam namun senada dalam semangat toleransi. Epi (50), warga Manggarai, menilai kerukunan jauh lebih penting daripada aksi sepihak.
“Bagusnya begitu ya. Soalnya, namanya orang, kan ada yang nggak puasa, laper. Tapi kalau ini mah toleransi aja,” ujar Epi di kawasan Manggarai, Selasa (17/2/2026).
Ia menggambarkan suasana Ramadan di lingkungannya cenderung khidmat. Banyak rumah makan memilih buka menjelang sore, menyediakan takjil dan menu berbuka.
“Paling entar habis Asar baru rame yang jualan. Sampai pas buka puasa. Tapi kalau dagang siang-siang, nggak ada, jarang. Emang kita mah mengikuti. Jadi biar pakai sweeping, nggak kena. Orang memang nggak dagang. Jadi memang Asar dagangnya,” jelas Epi.
Hasan (51) juga menyatakan dukungan, meski tetap menilai keputusan membuka usaha adalah hak masing-masing.
“Kalau saya sih bagus ya larangan sweeping. Tapi kalau itu dulu, ditutup dulu ya bisa, nanti sore gitu buka jelang Magrib. Tapi kembali lagi silakan, itu hak masing-masing mungkin. Kalau saya mah lebih netral saja,” ujar Hasan.
Ia menilai Jakarta sebagai kota majemuk yang terbiasa hidup berdampingan.
“Kalau untuk Jakarta sih sebetulnya hal yang biasa sih kalau untuk antara yang puasa, yang nggak puasa. Sebetulnya tidak masalah, tidak ngaruh. Jakarta kan majemuk ya,” ungkapnya.
Sementara itu, Eneng (31), pemilik warung makan dan kopi di Manggarai, mendukung larangan sweeping karena tidak semua warga menjalankan puasa.
“Ya bagus, karena nggak semua orang puasa. Maksudnya ada banyak orang nggak Islam, terus kan nggak puasa. Mereka juga butuh makan ya,” kata Eneng.
Meski tetap buka, ia berencana menutup sebagian warungnya sebagai bentuk penghormatan.
“Iya, pasti. Paling nanti kita saling hormatin aja. Besok kita paling kasih tutupan setengah, biar orang tahu juga kita buka, yang mau makan silakan,” kata Eneng.
Di tengah keragaman Jakarta, kebijakan ini menjadi pengingat bahwa toleransi bukan sekadar slogan, melainkan praktik sehari-hari. Ramadan pun diharapkan hadir sebagai bulan yang meneduhkan, bukan memanaskan; menyatukan, bukan memisahkan.
