Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat (NTB) setiap tahunnya mengadakan program pelatihan bagi mantan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan tujuan membekali mereka keterampilan dalam bidang usaha ekonomi produktif. Langkah ini merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan para PMI purna melalui pemanfaatan potensi lokal.
Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna, mengungkapkan bahwa program pemberdayaan ini dijalankan secara berkala dengan fokus pada keterampilan dalam bidang pengolahan hasil pertanian, perikanan, serta produksi kerajinan tangan.
“Dalam setiap pelatihan yang kami gelar di masing-masing desa melibatkan sebanyak 20 orang peserta yang berasal dari anggota keluarga PMI purna,” ujarnya di Mataram, Sabtu.
Rangkaian pelatihan tahun 2024 mencakup pelatihan pengolahan gula semut dari aren serta peningkatan produktivitas di Desa Persiapan Longseran. Selain itu, ada pula pelatihan industri pembuatan tas di Desa Dasan Tapen, Kabupaten Lombok Barat.
Selanjutnya, program pelatihan meliputi pengolahan terasi di Desa Jerowaru, pengolahan garam di Desa Pemongkong, serta pelatihan menjahit bahan tenun dan pembuatan tas di Desa Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Tak hanya itu, kegiatan serupa juga diadakan di Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah pada 12-15 Agustus 2024.
Sejalan dengan upaya ini, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) saat ini masih menyusun kerangka kerja pemberdayaan bagi para pekerja migran purna. Langkah ini bertujuan agar mereka dapat merintis usaha produktif setelah menyelesaikan masa kerja di luar negeri.
“Di tempat kami sekarang sudah ada Ditjen Pemberdayaan dan itu sedang membangun sebuah konsep pemberdayaan,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, usai memberikan sosialisasi pelindungan PMI dan migrasi aman di Mataram, Jumat (14/2).
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan berbagai pemangku kebijakan guna memastikan program pemberdayaan ini dapat berjalan dengan maksimal.
Dzulfikar menambahkan bahwa terdapat dua skema utama dalam program pemberdayaan ini, yakni bagi pekerja yang akan berangkat ke luar negeri dan bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air.
“Ada dua skema kemarin yang sudah disampaikan tapi yang utama yang sedang kita fokus adalah untuk skema kredit usaha rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, upaya ini telah dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian Koordinator Perekonomian guna memastikan adanya alokasi khusus bagi Kementerian P2MI dalam merealisasikan program pemberdayaan ini.
“Harapan kita bersama upaya-upaya yang diambil oleh pemerintah dalam hal pelayanan dan perlindungan bagi PMI bisa sangat efektif dilakukan,” katanya.
