Sosok Djaka Budhi Utama kini resmi mengenakan seragam baru sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dalam keterangannya kepada publik, ia mengonfirmasi bahwa sejak tanggal 2 Mei 2025, dirinya telah mengundurkan diri dari institusi militer, meski proses formalnya masih menanti keputusan final dari komando tertinggi TNI.
Pengakuan itu disampaikan Djaka setelah konferensi pers rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertajuk KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta Pusat. Walau belum ada Surat Keputusan (SK) resmi yang turun dari Markas Besar TNI, Djaka menegaskan dirinya tidak lagi aktif sebagai prajurit.
“Proses pensiun saya, saya sudah melakukan surat-menyurat. Pengunduran diri saya terhitung mulai tanggal 2 (Mei),” kata Djaka di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).
Djaka menyampaikan bahwa proses administrasi pengunduran dirinya kini berada di tangan Kepala Staf TNI dan menanti persetujuan akhir dari Presiden Prabowo Subianto. Meskipun belum ditandatangani secara hukum, ia menilai langkahnya telah sesuai prosedur.
Penempatan Djaka sebagai pejabat tinggi di lingkungan Ditjen Bea Cukai bukan tanpa latar belakang. Ia mengungkap bahwa penugasan tersebut pertama kali ia dengar langsung dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra, yang menyampaikan adanya arahan langsung dari Presiden.
“Intinya mungkin sudah saya diajukan, saya dipanggil oleh Kepala BIN bahwa ada rencana Pak Prabowo untuk menempatkan saya di Bea Cukai. Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya. Saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri,” terangnya.
Penunjukannya tidak hanya sebagai bentuk kepercayaan, tetapi juga merupakan misi strategis untuk merapikan jalur keluar masuk barang yang kerap menjadi celah aktivitas ilegal. Djaka menyebut bahwa dirinya akan berfokus pada penindakan terhadap pelabuhan-pelabuhan bayangan yang selama ini disinyalir menjadi pintu rahasia bagi praktik penyelundupan.
“Pelabuhan-pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Mungkin salah satu ininya (tugas) adalah untuk memastikan tidak ada penyelundupan ataupun berkurangnya penyelundupan-penyelundupan, sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” jelasnya.
Dukungan atas transisi peran Djaka juga datang dari jajaran kabinet. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa secara status, Djaka kini sudah tidak lagi berada di bawah komando militer aktif.
“(Pak Djaka) purnawirawan, jadi nggak ada masalah. Sudah selesai (di TNI), jadi purnawirawan,” kata Airlangga, ditemui usai pelantikan.
Airlangga juga menggarisbawahi bahwa tugas Dirjen Bea Cukai tidak bisa dipandang sebelah mata. Lembaga ini, menurutnya, adalah titik simpul dari aktivitas ekspor-impor yang menopang perekonomian negara. Ia menyebut, pintu bea cukai bukan sekadar gerbang logistik, tapi juga panggung diplomasi ekonomi.
“Pak Djaka juga tentu mempunyai tugas yang tidak mudah karena bea cukai ini menjadi harapan dari seluruh dunia usaha. Barang keluar masuk, gateway-nya itu ada di bea cukai. Ada pesan juga terkait penanganan secara khusus dan juga friendly terhadap pekerja migran, pahlawan devisa kita,” imbuh Airlangga.
Dengan status baru sebagai pejabat sipil, Djaka kini memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa lalu lintas barang negara bebas dari praktik curang dan tetap memberi kontribusi maksimal bagi penerimaan negara.
