Dalam upaya menjaga denyut nadi pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap stabil di tengah transisi kuartal, pemerintah tengah menyiapkan beragam langkah taktis berupa paket insentif ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun sederet kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya beli masyarakat dan penguatan konsumsi domestik, terutama dalam menghadapi periode libur sekolah di pertengahan tahun.
“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Senin (26/5/2025).
Pernyataan tersebut dilontarkan usai rapat koordinasi pada Jumat (23/5) di Jakarta, di mana Airlangga menekankan pentingnya memperkuat roda ekonomi pasca berlalunya momen pendorong konsumsi seperti Natal dan Tahun Baru. Dengan target menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5% pada kuartal kedua, pemerintah melihat masa libur sekolah dan pencairan gaji ke-13 sebagai peluang emas untuk memantik kembali belanja rumah tangga.
Sebagai strategi utama, pemerintah telah menyiapkan enam jurus stimulus yang berakar pada penguatan belanja masyarakat dalam negeri. Skema ini melibatkan berbagai sektor, mulai dari transportasi publik, energi, hingga bantuan langsung tunai.
Stimulus pertama adalah pemberian potongan harga pada moda transportasi umum — mencakup tiket kereta api, penerbangan, hingga layanan kapal laut — yang akan diberlakukan selama masa liburan sekolah bulan Juni dan Juli 2025. Tak hanya itu, untuk memfasilitasi pergerakan kendaraan pribadi, pemerintah juga akan memberikan diskon tarif tol kepada sekitar 110 juta pengguna jalan tol pada periode yang sama.
Selanjutnya, masyarakat dengan daya listrik hingga 1.300 VA akan menikmati diskon tagihan listrik sebesar 50%, yang diperkirakan menyasar 79,3 juta pelanggan rumah tangga. Ini menjadi angin segar, terutama bagi kelompok ekonomi rentan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Di bidang bantuan sosial, pemerintah juga menambah kuota kartu sembako dan dukungan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara di sektor ketenagakerjaan, ada dua program tambahan: Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk buruh bergaji di bawah Rp 3,5 juta dan guru honorer, serta perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) khusus bagi para pekerja sektor padat karya.
Keseluruhan program ini sedang dalam tahap akhir perumusan dan dijadwalkan resmi diluncurkan pada 5 Juni 2025. Pemerintah juga mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata dan hiburan lokal guna menstimulasi pergerakan masyarakat di wilayah masing-masing.
Airlangga menutup dengan menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor demi keberhasilan program ini. Menurutnya, koordinasi antarinstansi adalah kunci agar seluruh rencana tidak hanya selesai di atas kertas, tapi benar-benar membawa dampak nyata di lapangan.
“Dengan begitu program-program stimulus tersebut bisa terlaksana tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia,” tegas Airlangga.
