Kehebohan melanda jagat maya dan ruang publik di Jember, Jawa Timur, menyusul beredarnya sebuah rekaman video yang menampilkan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Achmad Syahri Assidiqi, dari Fraksi Gerindra. Dalam video tersebut, politisi yang seharusnya khusyuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) justru tertangkap basah asyik bermain game di ponselnya sambil memegang rokok. Aksi yang dinilai sangat tidak pantas dan menciderai martabat lembaga legislatif ini sontak memicu gelombang rasa ingin tahu publik, tidak hanya sebatas pada perilaku yang terekam, tetapi juga merambah ke sisi kehidupan pribadi dan finansial sang wakil rakyat. Bagaimana sebenarnya potret kekayaan Achmad Syahri Assidiqi, dan bagaimana lembaga legislatif merespons insiden yang memalukan ini?
Menelisik lebih jauh ke belakang, publik berhak mengetahui latar belakang serta sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh setiap pejabat publik, termasuk para anggota dewan. Berdasarkan data resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir kali dilaporkan oleh Achmad Syahri Assidiqi pada tanggal 12 Maret 2026, terkuaklah gambaran aset kekayaan bersihnya. Angka yang tertera dalam dokumen negara tersebut menunjukkan bahwa politisi ini memiliki total kekayaan mencapai Rp 2.684.117.778, atau jika dibulatkan, sekitar Rp 2,6 miliar. Angka ini tentu menjadi sorotan, terutama mengingat aksi kurang elok yang dilakukannya saat menjalankan tugas negara.
Dalam rincian LHKPN tersebut, sektor properti menjadi penyumbang terbesar bagi pundi-pundi kekayaan Achmad Syahri. Aset berupa tanah dan bangunan miliknya tercatat memiliki nilai fantastis, yakni Rp 2.951.275.600. Angka ini menunjukkan bahwa investasi dalam bentuk properti menjadi prioritas utama bagi sang legislator. Selain aset tak bergerak tersebut, ia juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya yang jumlahnya mencapai Rp 53.605.000. Tak lupa, dalam pos kas dan setara kas, tercatat saldo sebesar Rp 75 juta, yang merupakan likuiditas yang siap digunakan.
Namun, di balik kekayaan bernilai miliaran rupiah tersebut, terungkap sebuah fakta menarik terkait koleksi kendaraan yang dimiliki Achmad Syahri. Berbeda dengan bayangan umum tentang para pejabat yang kerap memiliki deretan mobil mewah, legislator Jember ini justru terlihat sangat efisien dalam urusan kendaraan. Dalam laporan resminya, hanya tercatat satu unit kendaraan roda empat. Mobil tersebut adalah Mini Cooper S Convertible keluaran tahun 2013. Kendaraan beratap terbuka ini diakui diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri, dengan taksiran nilai jual saat ini berada di kisaran Rp 330 juta.
Yang lebih mengejutkan lagi, tidak ditemukan adanya kepemilikan kendaraan bermotor lain, baik itu mobil tambahan maupun sepeda motor, dalam daftar aset yang dilaporkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai moda transportasi yang digunakan sehari-hari oleh sang anggota dewan, terutama jika ia memang tidak terlalu mengoleksi kendaraan pribadi. Di sisi lain, laporan LHKPN juga mencatat adanya beban utang yang harus ditanggung oleh Achmad Syahri, dengan total mencapai Rp 725 juta. Angka utang ini tentu perlu dicermati dalam konteks keseluruhan aset yang dimilikinya.
Tindakan Achmad Syahri Assidiqi yang terekam video saat bermain game di tengah forum resmi DPRD Jember tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Menyadari seriusnya pelanggaran etika yang terjadi, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, angkat bicara. Ia secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas nama pimpinan lembaga. Halim menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti insiden ini secara internal, mengingat ini menyangkut citra dan kredibilitas seluruh anggota DPRD Jember. Pernyataan ini disampaikan oleh Halim pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026, sebagai respons atas maraknya video tersebut di publik.
Video yang beredar memang menggambarkan dengan jelas bagaimana seorang anggota dewan, yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat dan mengawal jalannya pemerintahan, justru terlihat larut dalam kesibukannya sendiri di layar ponsel. Jari-jemarinya lincah bergerak, sementara tatapannya tertuju pada layar, di tengah forum formal yang seharusnya menjadi ajang diskusi serius dan pengambilan keputusan penting. Aktivitas merokok yang juga terekam semakin menambah daftar panjang pelanggaran etika yang dilakukan.
Oleh karena itu, pihak DPRD Jember kini tengah serius mempersiapkan langkah-langkah pemberian peringatan dan bahkan sanksi yang sesuai. Proses ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kelembagaan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu anggotanya di hadapan publik. Penegakan disiplin dan etika di kalangan wakil rakyat menjadi krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menjaga martabat lembaga legislatif agar tidak terus menerus tercoreng oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.
