Kondisi lalu lintas kendaraan yang sebelumnya menumpuk di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) KM 15, Balikpapan, kini menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Fenomena antrean panjang yang sempat menjadi pemandangan umum di jalur strategis Balikpapan-Samarinda tersebut mulai terurai berkat langkah antisipasi yang diambil, yakni perpanjangan jam operasional SPBU menjadi 24 jam serta peningkatan pasokan Bio Solar dari PT Pertamina. Inisiatif ini, yang mulai diimplementasikan sejak Senin malam (4/5/2026), terbukti memberikan dampak positif signifikan dalam mengurangi penumpukan kendaraan.
Abd Hafid, pengawas SPBU KM 15, mengonfirmasi bahwa peningkatan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ini secara langsung berkontribusi pada meredanya kepadatan antrean. Ia menjelaskan bahwa sebelum adanya intervensi, antrean kendaraan bisa membentang hingga dua hingga tiga kilometer, menciptakan kemacetan yang mengganggu kelancaran arus transportasi. Namun, dengan adanya penambahan kuota, situasi berangsur membaik, memberikan kelegaan bagi para pengguna jalan, terutama para pengemudi truk yang seringkali menjadi tulang punggung distribusi barang.
Lebih lanjut, Abd Hafid merinci bahwa peningkatan kuota harian solar yang diterima oleh SPBU tersebut hampir dua kali lipat dari pasokan sebelumnya. Sebelum adanya protes yang melibatkan para sopir truk, SPBU tersebut hanya menerima pasokan sekitar 24 ton solar per hari. Besaran pasokan ini tentu tidak mampu memenuhi tingginya permintaan, yang akhirnya memicu antrean panjang dan keluhan dari masyarakat. Dengan adanya tambahan pasokan, kapasitas penyaluran BBM jenis solar bersubsidi menjadi lebih memadai, memungkinkan SPBU untuk melayani lebih banyak kendaraan dalam rentang waktu yang lebih singkat.
Terkait isu yang sempat beredar mengenai penggunaan kupon khusus untuk mengantre solar, Abd Hafid dengan tegas membantahnya. Ia menegaskan bahwa SPBU KM 15 tetap menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan resmi yang berlaku. Sistem yang digunakan masih mengacu pada barcode MyPertamina dan proses verifikasi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk memastikan penyaluran solar subsidi tepat sasaran. "Tidak ada penggunaan kupon sama sekali. Memang sempat ada permintaan agar menggunakan kupon antrean, tetapi saya tolak. Pihak kepolisian juga sudah melakukan pemeriksaan kemarin untuk memastikan hal tersebut," ujarnya, menekankan komitmen SPBU terhadap transparansi dan kepatuhan pada regulasi. Tindakan ini penting untuk mencegah praktik-praktik spekulatif yang bisa merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas pasokan BBM.
Untuk mendukung operasional SPBU yang kini beroperasi tanpa henti, pihak manajemen mengambil langkah strategis terkait sumber daya manusia. Alih-alih merekrut pegawai baru yang membutuhkan proses pelatihan, mereka memilih untuk mengoptimalkan tenaga kerja yang sudah ada. Sebanyak 11 operator yang bertugas dibagi ke dalam dua shift kerja yang ketat: shift pagi dimulai pukul 06.00 hingga 14.00 Wita, sementara shift malam beroperasi dari pukul 14.00 hingga 06.00 Wita keesokan harinya. Langkah ini diambil untuk efisiensi waktu dan anggaran, mengingat rekrutmen karyawan baru memerlukan waktu dan biaya untuk pelatihan. Sebagai kompensasi atas beban kerja tambahan dan jam kerja yang lebih panjang, para operator yang ada diberikan tambahan honorarium, sebuah bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam menjaga kelancaran operasional.
Menatap ke depan, Abd Hafid menyarankan agar solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah antrean solar di Balikpapan adalah dengan menambah jumlah SPBU yang ditunjuk untuk melayani penjualan solar subsidi. Distribusi kendaraan yang saat ini menumpuk di satu atau dua titik SPBU menjadi salah satu penyebab utama kemacetan. Jika ada penambahan unit SPBU yang menyediakan solar subsidi, maka beban distribusi dapat terbagi, dan antrean panjang dapat dihindari. "Karena memang hanya dua SPBU yang melayani solar sehingga antrean tidak dapat dihindari. Semoga nanti ada tambahan SPBU yang melayani penjualan solar," harapnya, menyuarakan aspirasi untuk perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut. Penambahan fasilitas ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan akses bagi masyarakat dan mengurangi potensi penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu.
