Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang terletak di Jawa Barat, mengungkapkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut memerlukan alokasi dana yang cukup signifikan jika bertujuan untuk mencakup seluruh jumlah pelajar.
Mengacu pada pedoman kebijakan MBG, target utama dari program ini mencakup seluruh pelajar yang terdaftar dalam lembaga pendidikan yang berada di bawah pengawasan Kemendikdasmen Republik Indonesia.
“Di Kabupaten Bekasi, terdapat 546.092 peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik mencakup tingkat SPS/TPA, KB, TK, SKB, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Imam Faturochman di Cikarang, Sabtu.
Menurutnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, setiap porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk peserta didik memerlukan dana sebesar Rp10.000.
Dengan demikian, total biaya harian yang dibutuhkan mencapai Rp5.460.920.000 untuk mendukung program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Menurut pedoman yang ada, pemerintah daerah di tingkat kota dan kabupaten memiliki tanggung jawab krusial dalam mendukung pelaksanaan program ini.
Tugas mereka meliputi penyusunan peraturan, program, dan kegiatan terkait, serta pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan efektivitas program tersebut.
Selanjutnya, Dinas Pendidikan berperan dalam melaksanakan program edukasi mengenai gizi yang seimbang serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan satuan pendidikan.
Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan gizi yang diberikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam program MBG.
Imam mengungkapkan bahwa program MBG di Kabupaten Bekasi saat ini masih berada dalam tahap percobaan di Kecamatan Pebayuran.
Hingga saat ini, belum ada pertemuan resmi dengan Badan Gizi Nasional untuk membahas pelaksanaan lebih lanjut dari program tersebut.
“Untuk pelaksanaan program MBG ini, kami masih menunggu arahan lebih lanjut terkait bagaimana pelaksanaannya jika sudah berjalan secara menyeluruh,” katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, Agus Budiono, menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk mendukung program MBG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia mengakui bahwa dana yang diperlukan cukup signifikan, terutama jika program ini dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh wilayah.
“Anggarannya bisa mencapai Rp1 triliun lebih untuk mencukupi program MBG di Kabupaten Bekasi. Namun kami sudah menerima informasi bahwa anggaran dari APBN yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional,” ucapnya.
Agus juga mengungkapkan bahwa dia belum dapat memberikan informasi lebih detail, mengingat program ini masih dalam tahap uji coba.
Meski demikian, berdasarkan pengetahuannya, program serupa telah diterapkan di negara-negara maju dan terbukti memberikan hasil yang efektif.
“Pemberian makanan bergizi ini dapat membantu siswa untuk lebih semangat dalam belajar,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan program ini ke depannya, akan ada tim yang ditugaskan secara khusus untuk mengevaluasi manfaat program.
Tim tersebut akan mendalami bagaimana program ini dapat mendukung upaya mencetak generasi muda yang cerdas melalui lembaga pendidikan.
